Permainan Pengelolaan Migas: Perangkap Politik Dagang Minyak

“ Mahkamah Konstitusi (MK) kembali mengeluarkan keputusan krusial. Kali ini, putusan uji materi Undang-Undang Nomor No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas (Migas) berimbas pada pembubaran Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) “. Demikian Harian Kompas 14 Nopember 2012 memberitakan.  Keputusan ini  juga berefek terhadap keberadaan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas (BPH Migas). Payung hukum pembentukan regulator di bisnis hulu dan hilir migas ini pada dasarnya sama.

Keputusan ini direspon kalayak, ada yang mendukung dan ada yang menyesali. Ya, pastilah negara demokrasi  seperti Indonesia, beragam pendapat pasti muncul.  Pluralisme harus diakui karena merupakan  prinsip demokrasi. “ BP Migas tidak sah secara hukum dan pemerintah bisa segera menata ulang pengelolaan sumber daya migas “, ini salah satu pendapat yang berkembang. Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan negara mengelola langsung sumber daya migas untuk mendapatkan keuntungan lebih besar lewat mengadakan kebijakan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Peran BP Migas seharusnya mewakili negara dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut.

Migas  merupakan kebutuhan vital bagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia, untuk  pendorong roda perekonomian dan  aktivitas masyarakat sehari – hari juga selalu melibatkan  bahan bakar minyak. Bila regulasi Migas membuka peluang  dipermainkan oleh trik-trik busuk politik dagang, maka kesejahteraan rakyat tidak akan terwujud, rakyat   akan terus menderita kemiskinan .  Menurut Aritoteles, seorang filsuf Yunani ,  Kemiskinan adalah akar  revolusi.

Keputusan MK mengabulkan gugatan terhadap UU Migas yang diajukan antara lain oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudddin, mantan Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, Ketua MUI Amidhan, mantan Menakertrans Fahmi Idris, dan politisi muslim, Ali Mochtar Ngabalin dan 12 ormas Islam, menunjukkan adanya  permasalahan yang  terjadi dalam pengelolaan  Migas.  Permasalahan itu tentu  tidak dapat dilihat hanya sepotong sepotong, tetapi harus ditelisik secara integral dari hulu sampai hilir, mulai dari tingkat kebijakan baik berupa undang undang dan peraturan lain dibawah undang-undang, sampai pada pelaksanaan di lapangan.

Permainan distribusi, jejaring mafia  minyak,sudah bukan rahasia lagi dalam pengelolaan migas.  Bahwa dalam percaturan Migas  terdapat pihak pihak yang bermain, dan diuntungkan dari permainan tersebut telah diketahui banayak pihak. Pemain-pemain ini  berada disemua lini, mulai dari hulu (eksplorasi) sampai ke hilir (distribusi).

Permasalahan di hulu  merupakan dampak dari diterbitkannya undang undang nomor 22 tahun 2001 oleh pemerintahan Presiden Megawati.  Undang undang yang di rancang oleh pemerintah, yang kemudian diolah melalui mekanisme legislasi di Dewan Perwakilan Rakyat, merupakan titik awal dari melemahnya sektor hulu dari Migas Indonesia. Perubahan peraturan  dan mekanisme yang ada didalam undang undang  disinyalir merupakan titipan dari negara asing. Pengelolaan minyak Indonesia dipandang tidak rasional.  Buktinya, Jumlah cadangan minyak  Indonesia semakin hari semakin menurun, sementara  produksi di genjot terus, sedangkan di sisi ekplorasi tidak ada temuan ladang minyak baru yang ditemukan dalam jumlah signifikan.  Kondisi perminyakan Indonesia semakin memburuk.  Kebutuhan kosumsi dalam negeri, baik untuk transportasi maupun Industri semakin bertambah mengikuti laju peningkatan perekonomian.  Pada suatu titik tertentu Indonesia menjadi Net Importir Migas dan dengan sendirinya harus keluar dari Opec (Organization of the Petroleum Exporting Countries).

Sebelum  Undang Undang nomor  22 tahun 2001, pengaturan migas dari hulu sampai hilir dilaksanakan dan diawasi sendiri oleh Pertamina sebagai sebuah institusi Negara. Setelah pelaksanaan undang undang tersebut, pelaksanaan dan pengawasan Migas di hulu di pegang oleh BP Migas yaitu Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi , sedangkan pendistribusian di hilir di kendalikan oleh BPH Migas, Badan  Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Anggota Komite dari kedua lembaga ini di pilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) dengan memperhatikan masukan dari pemerintah.

Secara politis terlihat bahwa  pemilihan anggota komite kedua lembaga ini, sebagai sebuah mekanisme demokrasi, dimana lembaga DPR RI yang merupakan lembaga perwakilan rakyat dipresentasikan sebagai perwakilan suara dan keinginan rakyat. Tetapi dalam prakteknya, Suara Anggota Parlemen lebih mendahulukan  kepentingannya  dari  kepentingan rakyat , sehingga rakyat  dirugikan.

 Jika ada Anggota Parlemen yang tidak berpihak kepada kebijakan yang telah digariskan , akan menerima dampaknya. Bisa dipindahkan pada komisi yang tidak sesuai dengan kompetensinya, atau bahkan harus mendapatkan resiko PAW (Penggantian Antar Waktu). Cara – cara kriminalisasipun  seperti yang dialami oleh anggota DPR yang mengungkap Mega Korupsi BANGGAR DPR dapat dialami oleh

 “  pembangkang “. Bukan rahasia lagi bahwa  sejak Reformasi, tradisi  perpolitikan Indonesia bersifat  kompromistis ,  dimana  semua kepentingan Partai yang eksis di lembaga parlemen (baik di tingkat pusat maupun propinsi dan kota/kabupaten) diakomodir dan mendapatkan porsi masing masing dalam bancakan nasional.

Menyadari hal tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa kedua lembaga Migas tersebut tidak akan dapat bekerja jujur dan  maksimal, karena ada titipan titipan yang harus  diakomodir.  Selain itu, pemindahan proses dari Pertamina kepada  kedua lembaga tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar, karena  sumber daya manusia yang terbatas, baik kualitas maupun kuantitasnya, disamping ada hambatan – hambatan  dari regulasi.

Ketika  banyak pihak mulai menyadari bahwa  titik awal dari permasalahan Migas di Indonesia adalah regulasi yaitu  Undang Undang nomor  22 tahun 2001,maka   Logikanya,  undang undang tersebut harus segera dilakukan perubahan, agar persoalan perminyakan Indonesia dapat diselesaikan.Tetapi kenyataannya, sampai saat ini, perubahan undang undang tersebut belum dapat di realisasikan, seakan akan ada sebuah kekuatan yang menghadang dan mengundur undur waktu perubahan undang undang yang merupakan biang kerok  permasalahan Migas di negeri ini. Akhirnya MK mencabut semua pasal di UU Migas yang mengatur otoritas BP Migas lantaran dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*